Kelola Air Bersih Ibukota,, Heru Budi Minta PAM Jaya Berikan Layanan Terbaik

    Kelola Air Bersih Ibukota,, Heru Budi Minta PAM Jaya Berikan Layanan Terbaik
    Pj. Gubernur DKI Heru Budi Hartono menyaksikan langsung operasional PAM Jaya

    Jakarta, Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Jaya (PAM JAYA) selaku BUMD di DKI Jakarta secara resmi mengelola seluruh layanan perpipaan air di Ibukota per 1 Februari 2023.

    Pengelolaan secara penuh oleh PAM Jaya menandai berakhirnya kerja sama dengan mitra swasta Aetra dan Palyja yang sudah berjalan selama 25 tahun

    Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meminta PAM Jaya untuk terus memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Terlebih, saat ini PAM Jaya telah mengelola secara penuh layanan air di DKI Jakarta setelah kontrak kerja mitra swasta berakhir.

    Berakhirnya keterlibatan mitra swasta bukan berarti PAM Jaya memulai lagi dari nol tetapi harus meningkatkan pijakan yang sudah terbangun dan menyempurnakan dengan lebih baik

    ”Hari ini sudah mengambil alih secara 100 persen kegiatan dan pengoperasian pam jaya untuk bisa memberikan pelayanan  terbaik kepada masyarakat terkait dengan air bersih dan ketersediaan, ” ujar Heru di IPA Buaran Jakarta Timur, Kamis (2/1/2023).

    Heru juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada PAM Jaya atas segala upaya untuk memastikan kelancaran proses transisi dan transformasi BUMD itu.

    Sementara itu, Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin menyatakan akan berupaya meningkatkan cakupan layanan air bersih di Ibu Kota dari 65 persen menjadi 100 persen pada 2030.

    ”Pada masa transisi ini, tidak boleh ada pelayanan masyarakat yang terganggu, kita akan memastikan kedaulatan air di Jakarta  bisa dinikmati seluruh warga, " kata Arief.

    Pengelolaa secara penuh layanan air bersih di Jakarta membuat PAM Jaya memiliki kekuatan tenaga kerja sekitar 3.000 orang lebih. (hy)

     

    jakarta
    Heriyoko

    Heriyoko

    Artikel Sebelumnya

    Pemprov DKI Jakarta Lakukan Profiling Data...

    Artikel Berikutnya

    Penentuan Tersangka Dalam Kecelakaan Lalu...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Pemerhati Transportasi, "Penolakan Tranjakarta Blok M - Kota dihapus, perlu didengar "
    Anggaran Kunker Luar Negeri Tidak Bisa Dialihkan Perjalanan Dalam Negeri
    Waketum DPP KNPI Saiful Chaniago: Saran Pemerintah Fokus Berdaya Ekonomi Rakyat
    Gerindra dan PDI.P Saling Tuding Soal PPN 12 Persen
    Jurika Fratiwi Ajak Presiden Percepat capaian Kesetaraan Gender Wujud Komitmen Bersama PBB

    Ikuti Kami