KSPSI, Putusan MK Sangat Menyakiti Buruh

JAKARTA, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tetap berkekuatan hukum secara sah.

"Amar putusan mengadili menolak permohonan untuk seluruhnya, " ujar Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pengucapan putusan uji formil di gedung MK, Senin (2/10/2023)

Baca juga: Meutya Hafid Tegaskan Komisi I Terus Berupaya Selesaikan RUU PDP

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menganggap dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum.

MK juga menyetujui argumen pemerintah yang disampaikan dalam persidangan ihwal Perppu Ciptaker tersebut disahkan secara mendesak.

Baca juga: Direktur SA Institut Dukung Penghentian Kasus Nurhayati Sesuai Mekanisme Hukum

Sebagaimana diketahui salah satu alasan Perppu dibuat adalah adanya keadaan genting dan mendesak

Kegentingan yang dimaksud berkaitan dengan krisis global yang berpotensi berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia akibat situasi geopolitik yang tidak menentu dikarenakan Perang Rusia-Ukraina. Selain itu, situasi pasca krisis ekonomi yang terjadi karena adanya pandemi Covid-19.

Baca juga: Rifqinizamy Karsayuda Ingatkan Urusan Pertanahan yang Belum Selesai Kepada Menteri ATR Baru

Di sisi lain, polemik soal kegentingan yang memaksa, menurut hakim, sudah berakhir ketika DPR menyetujui penetapan Perppu Ciptaker menjadi undang-undang.

Kemudian, MK juga menilai soal tak adanya partisipasi bermakna publik dalam pembentukan undang-undang tak beralasan menurut hukum

Baca juga: Taufik Basari: Revisi UU Narkotika Fokus Tindak Hukum Bandar

Menanggapi putusan MK, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyesalkan keputusan Mahkamah Konstitusi telah melukai rasa keadilan bagi buruh 

"Putusan MK sangat menyakiti buruh karena putusan tidak bulat. Ada 4 hakim MK yang menyatakan perbedaan pendapatnya, " ujar Andi Gani.

Baca juga: Darori Wonodipuro Soroti Belum Adanya Penertiban Kebun Sawit Ilegal

Empat hakim konstitusi berpandangan berbeda atau dissenting opinion terhadap beberapa putusan gugatan tersebut yaitu Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Suhartono.

Putusan gugatan UU Ciptaker yang dibacakan berasal dari permohonan lima kelompok pemohon dengan nomor perkara yang berbeda. 

Sementara iru, demo buruh di Patung Kuda sempat diwarnai aksi bentrok sesama massa aksi hingga membakar atribut. Namun  pukul 18.00 WIB massa mulai membubarkan diri. Arus lalu.lintas di kawasan Patung Kuda berangsur normal (hy)